Kedatangan Kemenko Polhukam RI Perjelas Pemekaran KBB

(Cibinong) – Kedatangan rombongan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia ke Kabupaten Bogor, membuat sumringah masyarakat yang tinggal di Bogor Barat.

Pasalnya, kedatangan Kemenko Polhukam RI, ke Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, untuk melakukan koordinasi desentralisasi dan otonomi daerah, yakni menindaklanjuti rencana pembentukan otonomi baru Pemekaran Bogor Barat.

“Dengan kedatangan Kemenko Polhukam RI ini, Kami tim Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) semakin optimis Kabupaten Bogor Barat (KBB) akan segera terbentuk,” ujar Penasehat KPPKBB, Haryanto Surbakti.

Kunjungan tersebut, menjadi titik terang untuk Kabupaten Bogor khususnya pemekaran Kabupaten Bogor Barat. Pemekaran Kabupaten Bobar, tentunya merupakan kebutuhan untuk lebih maksimal dan efisien dalam melayani masyarakat.

“Karena ini kebutuhan, besar harapan pemekaran Kabupaten Bobar ini bisa terealisasi,” imbuh Asisten Pemerintahan (Aspem) Kabupaten Bogor, Burhanudin.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi menuturkan, kehadiran Kemenko Pulhukam RI, semakin memperkuat tim KPPKBB untuk segera mendesak agar pemekaran KBB ini bisa segera disahkan.

Secara administratif sesuai PP 78 KBB sangat tertib administrasi, baik berkas dan dokumen, sesuai dengan amanat undang-undang. Meskipun KBB gagal disahkan komisi II pada 2014 lalu, akan tetapi komunikasi dan koordinasi baik tim KPPKBB, Pemerintah Kabupaten Bogor, bahkan dengan DPRI terus dilakukan.

“Pemekaran KBB ini sebetulnya hanya tinggal menunggu pengesahan saja, dan bukan lagi untuk di bahas. Kami berharap dengan ini KBB bisa segera disahkan untuk bisa menjadi wilayah persiapan. Kami yakin KBB bisa mengimbangi bahkan lebih baik dari Kabupaten Bogor induk,” tegas pria yang akrab disapa Jaro Ade.

Asisten deputi desentralisasi Kemenko Pulhukam, Safii menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mengetahu perkembangan calon DOB salah satunya Kabupaten Bogor yakni KBB, pasca pembahasan tahun lalu. Untuk bisa menjadi DOB maka ada tiga pertimbangan yakni dari sisi strategis, sebagai interlandi Jakarta dan lainnya.

“Dari pertemuan ini, KBB ini dibentuk Pemkab Bogor memang berdasarkan kebutuhan, karena lusnya wilayah Pemkab Bogor dan besarnya jumlah penduduk yang ada. Akan kami bahas melalui rapat koordinasi dengan presiden, untuk menentukan disahkan atau tidaknya,” kata Safii.

 Sumber : Publikbogor